Fuad Benardi: Siapkan Angkutan Umum Dulu Sebelum Bicara Ganjil-Genap di Surabaya

Berdasarkan pemberitaan 31 Oktober–1 November 2026.

Meski belum menjadi kebijakan resmi, wacana ganjil-genap di pusat kota Surabaya sudah memunculkan pertanyaan penting: apakah warga sudah punya alternatif angkutan yang memadai? Pertanyaan itu terasa dekat bagi mereka yang bekerja di Surabaya tetapi tinggal di luar kota, di antaranya Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Menurut Fuad Benardi, anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, banyak warga Jawa Timur berada di posisi itu, dan angkutan umum harus disiapkan lebih dulu sebelum pembatasan kendaraan dibicarakan. [1][2][3]

Awal mula wacana ganjil-genap

Gagasan ini muncul ketika Kepala Dishub Jatim, Nyono, tampil di program Merawat Bumi Majapahit Radio Suara Surabaya pada Selasa, 27 Oktober 2026. Menurut Harian Bhirawa, ia menyebut ganjil-genap sebagai salah satu skema yang bisa dipertimbangkan untuk kendaraan pribadi yang masuk ke kawasan pusat bisnis (Central Business District/CBD) Surabaya. [1]

Mengapa kondisi Surabaya perlu dilihat berbeda?

Fuad memulai dari karakter lalu lintas kota ini. Menurutnya, ganjil-genap masuk akal di Jakarta karena macet di sana sudah hampir sepanjang hari; ia bahkan pernah melihat ruas yang masih padat pada malam hari. Di Surabaya, kepadatan terutama terjadi saat berangkat kerja di pagi hari dan pulang kerja di sore hari hingga sekitar pukul 19.00 atau 20.00. Setelah itu, sebagian besar ruas kembali lancar. [1][2][4]

Dari situ ia melihat risiko bagi warga dan pelaku usaha. Ruas yang akan dikenai pembatasan, menurut perkiraannya, adalah jalan-jalan utama yang juga menjadi pusat ekonomi dan tempat usaha. Warga akan sulit mencari jalur alternatif, dan kegiatan usaha bisa terhambat. [1][2][3][4]

Dampaknya juga tidak berhenti di batas kota. Pengguna kendaraan di Surabaya terus bertambah, bukan hanya dari Kota Surabaya, tetapi dari seluruh Surabaya Raya: Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan. "Banyak warga Jawa Timur yang bekerja di Surabaya tinggal di luar kota," ujarnya. [1][2][3]

Angkutan umum dulu: apa ukurannya?

Bagi Fuad, ada satu hal yang perlu dipastikan lebih dulu: pembatasan kendaraan pribadi baru layak dibahas jika pemerintah sudah menyiapkan angkutan umum yang memadai. [1]

Dishub menyebut ukuran yang serupa. Menurut Nyono, pembatasan baru dipikirkan setelah angkutan umum memadai, mudah dijangkau, nyaman, dan terintegrasi. Pemerintah juga menimbang fasilitas park and ride, Electronic Road Pricing (ERP), dan pengaturan tarif parkir. Semuanya masih berupa opsi yang dipertimbangkan, belum keputusan. Dua media menyebut skema tarif parkir progresif sebagai salah satu opsinya. [1][3][4]

Empat ukuran dari Dishub itu bisa diterjemahkan menjadi pertanyaan sehari-hari bagi warga. Apakah halte atau stasiun terjangkau dari rumah? Apakah nyaman dipakai setiap hari? Apakah berpindah moda tidak merepotkan? Dan apakah semuanya cukup untuk kebutuhan berangkat serta pulang kerja? Selama jawabannya belum meyakinkan, pembatasan kendaraan pribadi akan terasa sebagai beban, bukan pilihan.

Menurut Harian Bhirawa, pemerintah tidak bermaksud melarang warga memiliki kendaraan pribadi, tetapi ingin memastikan lebih dulu bahwa angkutan umum benar-benar mampu melayani kebutuhan mobilitas. [1]

Transportasi publik harus mendahului pembatasan

Nyono menegaskan ganjil-genap tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Ini rencana jangka panjang yang baru dikaji bila infrastruktur pendukung siap, dan jadwal resmi penerapan belum ada. Dengan demikian, pandangan Fuad dan sikap Dishub bertemu di satu titik: angkutan umum lebih dulu, pembatasan kemudian. [1][2][3][4]

Bagaimana pengalaman Anda menggunakan transportasi di Surabaya?

Kalau Anda berangkat ke Surabaya setiap hari, moda apa yang Anda pakai? Apa yang membuat angkutan umum mudah atau justru sulit dipilih? Ceritakan pengalaman Anda melalui menu Aspirasi di situs ini.

Catatan redaksi

Ruas yang akan dikenai pembatasan belum ditetapkan, dan penilaian Fuad soal pola macet Surabaya berasal dari pengamatannya, belum disertai data lalu lintas. Tanggapan Fuad disampaikan pada 30 Oktober 2026 dan diberitakan sejumlah media hingga 1 November 2026. Wacana ini masih dapat berkembang seiring kajian pemerintah.

Sumber

1. Harian Bhirawa, "Macet Surabaya Belum Separah Jakarta, Ganjil Genap Dinilai Bingungkan Warga", terbit 31 Oktober 2026. https://harianbhirawa.co.id/macet-surabaya-belum-separah-jakarta-ganjil-genap-dinilai-bingungkan-warga/ (diakses 2 November 2026).
2. Radar Surabaya, "Surabaya Belum Perlu Ganjil Genap, Karakter Macet Beda dengan Jakarta", terbit 1 November 2026. https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/2611010015/surabaya-belum-perlu-ganjil-genap-karakter-macet-beda-dengan-jakarta (diakses 2 November 2026).
3. GESURI, "Fuad Semprot Wacana Ganjil-Genap di Kota Surabaya: Bikin Bingung Warga dan Lumpuhkan Ekonomi!", terbit 31 Oktober 2026. https://www.gesuri.id/pemerintahan/fuad-semprot-wacana-ganjil-genap-di-kota-surabaya-bikin-bingung-warga-dan-lumpuhkan-ekonomi-b2qddZbjdw (diakses 2 November 2026).
4. D-One News, "Surabaya Belum Saatnya Ganjil Genap, PDIP Jatim Sebut Karakter Macet Berbeda dari Jakarta", terbit 31 Oktober 2026. https://d-onenews.com/surabaya-belum-saatnya-ganjil-genap-pdip-jatim-sebut-karakter-macet-berbeda-dari-jakarta/ (diakses 2 November 2026).